Departemen Manajemen Hutan

Sumber : Aeronoff S. 1995. Geographic Information System: A Management Perspective. ():WLD Publication.             Jaya INS. 2017. Bahan Kuliah Geomatika dan Inderaja Kehutanan. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan IPB.

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographical Information Systems (GIS) atau Geomatika adalah sistem berbasis komputer yang mempunyai empat kemampuan untuk menangani data bereferensi geografi, yaitu pemasukan data (data input), manajemen data penyimpanan (store and management) dan pemanggilan (retrieve), analisis dan manipulasi, serta menghasilkan data (data output) (Aeronoff 1989).

Sistem Informasi Geografis adalah sistem untuk memasukkan, menyimpan, memanipulasi, dan menyajikan data geografi atau data spasial (Congalton and Green 1992). Read more

Sumber : http://fmsc.lk.ipb.ac.id/2017/07/11/intip-lagi-yuk-kegiatan-tim-bhr-fmsc-2017/

 

Masih ingatkah akhir bulan Maret 2017 lalu, FMSC sudah memulai kembali kegiatan rutin tahunannya, Bina Hutan Rakyat 2017? Coba simak lagi artikel http://fmsc.lk.ipb.ac.id/2017/03/27/fmsc-mulai-lagi-program-bina-hutan-rakyat-2017/ jika kalian lupa atau bahkan belum membaca artikelnya!

           Kali ini, tim publikasi FMSC akan mengajak pembaca sekalian untuk mengintip kembali kegiatan yang sudah dimulai tersebut. Mari simak ulasan beserta dokumentasi berikut! Tanggal 22 April 2017, sebagai bentuk apresiasi terhadap Hari Bumi, tim BHR FMSC 2017 memiliki cara tersendiri untuk memperingatinya. Berikut terlampir beberapa dokumentasi kegiatan dari tim BHR, dimana para anggota tim BHR melakukan kegiatan penyapihan, pemindahan semai dari bedeng tabur ke polybag dan juga pemasangan saluran air untuk penyiraman tanaman yang ada di bedeng. Read more

Sumber : http://foresteract.com/kebijakan-publik/

Kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan tindakan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan tertentu (William Dunn 1994).

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Thomas R Dye 1981).

Forest policy is what governments choose to do or not do about forests within their jurisdiction (Society of American Foresters)

Kebijakan (publik) kehutanan adalah serangkaian tindakan pemerintah yang diformalkan dalam bidang kehutanan yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Read more

sumber : http://foresteract.com/pengertian-konsultasi-publik/

Pengertian terkait konsultasi publik sangatlah beragam. Secara umum konsep ini banyak ditemukan dari sudut pandang relasi lembaga eksekutif dan legislatif dengan masyarakat. Konsultasi publik ini sendiri diartikan sebagai “cara, mekanisme, dan proses melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan baik oleh eksekutif maupun legislatif (FPPM dan LGSP 2009).

Memang benar jika dikatakan bahwa publik telah memberikan mandat kepada lembaga eksekutif maupun legislatif untuk mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan publik. Namun, ini bukan berarti bahwa lembaga-lembaga ini dapat menetapkan kebijakan tanpa sepengetahuan publik sebagai pemberi mandat. Publik memiliki hak untuk dimintai pendapatnya, memperoleh penjelasan, mengajukan usulan dan mengoreksi secara terus menerus setiap keputusan dan kebijakan yang diambil penerima mandat. bahkan, jika dianggap perlu, misalnya untuk menyikapi hal-hal yang sangat kritis, publik juga perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri. Read more