kebun sawit MENGENAL PROSEDUR PERIZINAN PEMBUKAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWITApa yang kalian bayangkan ketika mendengar tentang kelapa sawit? Minyak olahannya? Atau perkebunannya yang luas? Ya, tanaman kelapa sawit memang merupakan salah satu industi pertanian yang strategis. Tanaman kelapa sawit berasal dari pesisir Afrika Barat yang masuk ke Indonesia lalu ditanam di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848. Mulai tahun 1911, Kelapa sawit mulai diusahakan secara komersial dan berkembang cukup pesat pada tahun 1939 setelah diusahakan oleh 66 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan total area 100 ribu hektar. Namun setelah masuknya penjajah Jepang, perkebunan kelapa sawit menjadi tidak terawat dan kondisi ini terus berlanjut hingga tahun 1957 (Direktoral Jenderal Perkebunan dalam JPPP 2007).

Awal tahun 1980-an, perkebunan kelapa sawit berkembang cukup pesat melalui proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun). Pada awalnya, perkebunan ini hanya diusahakan oleh perkebunan besar dan terpusat di Sumatera bagian utara dan sedikit di bagian selatan. Tahun 1980, areal perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat 290 ribu hektar lalu meningkat hingga 1,127 juta hektar pada tahun 1990 dan mencapai 4,158 juta hektar di tahun 2000 (Direktoral Jenderal Perkebunan dalam JPPP 2007). Perkebunan itu terus meluas dan secara nasional areal perkebunan kelapa sawit tumbuh dengan rata-rata 12.30% per tahunnya selama 27 tahun terakhir. Hal ini beriringan dengan peningkatan produksi minyak sawit di Indonesia yang juga meningkat tajam dari 721 ribu ton di tahun 1980 hingga 2,40 juta ton pada tahun 1990. Sejak itulah industri kelapa sawit merupakan salah satu industri pertanian yang strategis.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perkebunan dan pengolahan sawit memegang peran kunci bagi perekonomian di Indonesia. Permintaan terhadap minyak yang meningkat baik secara domestik maupun internasional telah menciptakan kondisi Indonesia menjadi pemimpin dunia dalam wilayah kumulatif perkebunan dan produksi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Produksi CPO ini merupakan salah satu sumber penting pemasukan pemerintah dalam pajak ekspor. Meskipun sangat banyak keuntungan yang didapatkan dari perkebunan kelapa sawit ini, ternyata terdapat pengorbanan yang cukup besar yaitu hutan alam Indonesia. Terdapat sekitar separuh dari 8 juta hektar perkebunan sawit yang produktif dibangun melalui deforestrasi. Hal ini merupakan permasalahan dalam sektor kehutanan. Kehutanan mulai dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit karena banyak pengusaha berpikir keuntungan yang didapatkan dari industri ini didapatkan dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan jika mengembangkan hutan, keuntungan akan diperoleh dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selain keuntungan, prosedur perizinan pembukaan lahan kelapa sawit banyak dijadikan ladang permainan para pengusaha, sehingga semakin mendukung dalam meningkatkan laju deforestrasi di Indonesia.

Di tanah air, kerusakan hutan sendiri cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau sekitar 2 % dari hutan di Indonesia menyusut setiap tahunnya. Data Kementrian Kehutanan menyebutkan dari 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar di antaranya sudah habis ditebang. Kerusakan yang paling besar salah satunya disebabkan pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan, seperti perkebunan sawit yang sedang menjadi tren sekarang ini. Kerusakan yang semakin parah akan menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan di sekitarnya.

Bagaimana sih prosedur perizinan pembukaan perkebunan kelapa sawit itu sendiri?

Pada Tahun 2013, Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan terbaru yang mengatur mengenai pedoman perizinan perkebunan yaitu melalui Permentan Nomor 98 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut Perkebunan diberikan pengertian sebagai segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta menajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Dalam peraturan tersebut diberikan juga pengertian bahwa Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. Usaha budi daya tanaman perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Selanjutnya Usaha industri pengolahan hasil perkebunan merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.

Dalam peraturan terbaru ini, Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.Izin usaha dalam bidang perkebunan terdiri dari:
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan;
Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yag berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)

Batasan luasan tanah tertentu yang diwajbikan untuk mendapatkan IUP-B adalah yang dengan luas lebih dari 25 hektar, sedangkan untuk yang luasnya kurang dari luas tersebut akan dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota. Untuk usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih dan tebut dengan luas 2.000 hektar atau lebih wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan, sehingga diwajibkan memiliki IUP.� Batas paling luas pemberian IUP-B untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok perusahaan perkebunan adalah:
Tanaman     Batas Paling Luas (ha)
Kelapa               40.000
Karet                 20.000
Kopi                   10.000
Kakao                10.000
Jambu mete     10.000
Lada                     1.000
Cengkeh              1.000
Kapas                20.000

Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)

Kapasitas paling rendah industri pengolahan yang diwajibkan untuk mendapatkan IUP-P adalah
Komoditas     Kapasitas     Produk
Kelapa Sawit     5 ton TBS per jam     CPO, inti sawit, tandan kosong, cangkang, serat, sludge
Teh     1 ton pucuk segar per hari10 ton pucuksegar per hari     Teh hijauTeh hitam
Tebu     1.000 ton tebu per hari     Gula Kristal putih

Dengan demikian untuk industri pengolahan yang kurang dari kapasitas tersebut hanya� perlu dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota. Industri pengolahan yang akan mendapatkan IUP-P harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

Itulah sedikit ulasan mengenai prosedur perizinan pembukaan perkebunan kelapa sawit. Untuk persyaratan pemohon, lama perizinan, biaya, mekanisme, serta perincial detail lainnya terdapat dalam: http://kppt.kuansing.go.id/pelayanan/perizinan/bidang-perkebunan/izin-usaha-perkebunan/.�Semoga dengan mengenal prosedur perizinan pembukaan perkebunan kelapa sawit mampu menambah wawasan kita mengenai ilmu kehutanan dan membantu menyelamatkan hutan yang ada di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *