hutan 300x200 1 300x200 MENGANALISIS SEGI KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA MELALUI SUDUT PANDANG DEMOGRAFIKebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menyerupai agenda tahunan yang rutin terjadi. Puncaknya terjadi sekitar September atau Oktober. Deforestasi dan berulangnya kebakaran membuat bentang alam Indonesia menjadi lebih rentan akan kebakaran. Pantauan satelit modis hingga Jumat, (3/7/15) setidaknya terpantau 203 titik api. Padahal Presiden Joko Widodo pernah mengeluarkan pernyataan bahwa tahun ini bebas asap, tetapi mengapa kebakaran hutan dan lahan masih saja terjadi?

Kebakaran yang telah terjadi tentunya dalam hal ini dapat kita perhatikan, baik memperhatikannya secara terpisah maupun secara satu kesatuan yang memang telah terjadi kebakaran di dalamnya. Adapun hasil publikasi Greenpeace dalam analisis peta sebaran titik api beberapa waktu lalu menunjukkan kebakaran hutan dan lahan di gambut telah terjadi lima kali lebih banyak dibandingkan di lahan nongambut. Bahkan 75 persen dari total kebakaran gambut Indonesia terjadi di Riau. Begitu juga yang dirilis World Research Institue (WRI) bahwa penanggulan kebakaran hutan di Riau bisa difokuskan pada beberapa daerah di beberapa kabupaten yang memang memiliki intensitas kerawanan api, seperti di Bengkalis, Dumai, dan Rokan Hilir. Selain itu, berkaitan dengan ini perlu kita ketahui bahwa sejumlah LSM lingkungan yang telah mengungkapkan bagaimana peran perusahaan perkebunan sawit terkait dengan kebakaran hutan di Riau. Pembangunan kebun baik sawit maupun akasia di lahan gambut telah memicu kekeringan gambut dan menyebabkannya hamparannya yang lebih luas menjadi mudah terbakar. Kebakaran hutan dan lahan gambut juga melanda belahan daerah lain di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara sampai Kalimantan Barat. Ribuan lahan dilalap api, bahkan di Mandailing Natal, belasan rumah warga ikut terbakar.

Kebakaran terparah di lahan gambut terjadi di Teunom Kabupaten Aceh Jaya, Tripa di Kecamatan Babahrot Aceh Barat Daya dan HGU perkebunan sawit PT. Nafasindo serta lahan warga di Aceh Singkil. Lahan bergambut yang terbakar ini hingga menjadi tidak terkendali. Asap kebakaran menyebabkan sebagian wilayah Aceh tertutup kabut asap selama sepekan. Dipastikan lebih dari 1.000 hektar perkebunan masyarakat terbakar, seperti kebun sawit, karet dan coklat. “Untuk kawasan hutan yang terbakar belum ada perhitungan”, ucap seorang warga.

Sawit Watch dan beberapa lembaga lain seperti Walhi Riau, Save Our Borneo, Sarekat Hijau Sumsel dan Jikalahari mengulas hal yang berkaitan dengan kebakaran melalui buku bertajuk “Kebakaran Hutan dan Lahan, Siapa yang Melanggengkan?” Buku ini launching di Jakarta, Minggu (12/7/15).

Buku ini sebenarnya ingin memotret mengapa kebakaran hutan dan lahan hampir tiap tahun terjadi. Berulang-ulang tidak ada penyelesaian. Buku ini dimulai pertengahan 2013, ada focus group discussion kecil membahas kebakaran hutan dan lahan. Akhir tahun 2013 sampai pertengahan 2014 ke lapangan menganalisis ini,” kata Achmad Surambo, Deputi Direktur Sawit Watch, salah satu penulis buku.

Wilayah yang diteliti yakni Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Buku ini menjelaskan kebakaran hutan dari masa ke masa. Beberapa literatur dicoba dituliskan kembali. Salah satu yang diungkap dalam buku ini adalah tumpang tindih kebijakan. Dia mencontohkan, Peraturan Pemerintah soal perlindungan gambut yang ketat melindungi. Sebaliknya, Permentan Nomor 14 Tahun 2009 mengizinkan eksploitasi gambut perkebunan sawit.

Buku ini juga mengulas, penegakan hukum tak optimal karena tidak ada efek jera, seperti PT Adei Plantation (AD), berkali-kali terkena hukuman yang menandakan tidak adanya rasa jera bagi orang yang telah melakukan suatu tindakan pelanggaran.

Selain itu, ada kebakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk memperluas perkebunan sawit.”Ada temuan lapangan, seperti satu wilayah dulu ada kebakaran. Lalu, tahun berikutnya sudah jadi perkebunan sawit. Ini terjadi di Riau. Kebakaran dulu, setelah itu jadi sawit,” katanya.

Harijazudin, Kepala Departemen Sosial dan Inisiasi Kebijakan Sawit Watch mengatakan, fenomena kebakaran hutan dan lahan tahunan sistematis. Masyarakat lokal seringkali jadi kambing hitam padahal hal ini untuk memenuhi kebutuhan aktor-aktor besar.

Akademisi IPB, Bambang Hero Saharjo mengatakan,  masyarakat di Sumatera dan Kalimantan, mulai terganggu asap. “Juni 2014, ketika Presiden minta maaf ke negara tetangga, UKP4 diminta investigasi untuk melihat dan audit. Hasilnya, di Riau, tidak ada perusahaan yang melaksanakan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.” Dia juga menyoroti penegakan hukum lemah, masyarakat kerap jadi kambing hitam sedang perusahaan besar dibiarkan.

Ada juga modus penyiapan lahan dengan pembakaran bahkan modus asuransi. Dari awal mereka sudah tahu produksi HTI dan HPH jelek dan akan merugi. Jadi kebakaran dengan harapan mendapatkan klaim asuransi sangat besar. “Ini terjadi di Sumsel dan Riau.”

Dia mengingatkan, target penurunan emisi 26% 2020. Jika kebakaran terus terjadi maka target tentunya jauh. Padahal, waktu tersisa tinggal lima tahun lagi.

“Kebakaran banyak terjadi pada lahan gambut. Padahal kondisi alami, lahan gambut basah sebenarnya sulit terbakar, kalaupun korek api jatuh tidak akan terbakar. “Yang terjadi ekspansi perkebunan sawit, HTI, juga karet,” kata Iwan Tricahyo Wibisono, Senior Forestry Specialist Wetlands International.

Iwan mengatakan, perusahaan beralasan karena gambut lahan tingkat konflik rendah jadi bisa ditanami. Mereka memandang gambut bisa ditanami walaupun bukan tanaman seharusnya, seperti sawit dan akasia. Lalu, Iwan menyerukan pemerintah menyetop konversi gambut jadi apapun. Bagi lahan gambut yang terlanjur dikonversi, perusahaan harus  betul-betul memantau siklus hidrologi. Jangan sampai gambut terlalu kering.

Apabila kita perhatikan di masa yang lalu dan membahas mengenai api yang tentunya berkaitan dengan terjadinya suatu kebakaran, api dalam pertanian bisa disebut berkah. Sebagai sebuah cara efektif bagi petani kecil, api menjadi kunci produksi pangan selama ratusan tahun. Pada tahun 2000, pembakaran vegetasi mencapai 250 Mha – atau sekitar 3% area lahan dunia – sebagian besar terjadi di Sub-Sahara Afrika. Manfaat api harus diakui. Tata kelola pembakaran yang baik memiliki peran penting dalam beragam bentang alam dan kondisi ekologis.

Namun pada kenyataannya, pembakaran lahan gambut di Indonesia saat ini tidak masuk dalam kategori ini. Berdasarkan kadar kerugian, api menyebabkan bencana kesehatan, perpindahan masyarakat, masalah produksi pangan, gangguan usaha, degradasi lahan, dampak iklim, kericuhan politik, dan memburuknya hubungan internasional.

Ketika kebakaran terjadi, selang dan bom air tidak banyak berpengaruh dalam pemadaman kebakaran (hanya air hujan yang dibutuhkan), dan sama sekali selang dan bom air tidak ada perbedaan dalam mengatasi penyebab mendasarnya. Di sisi lain, hujan akan menandai berakhirnya musim penggundulan lahan dan mematikan sisa-sisa api kebakaran. Kemudian kita akan bebas kabut asap untuk tiga hingga sembilan bulan.

Reportase berita akan cepat menghilang dan membuka jalan untuk kejadian terkini yang lebih nyata dan laku. Secara bersamaan, motivasi politik untuk keterlibatan jangka panjang juga merosot.

Mengatasi faktor mendasar perlu waktu. Kini saatnya untuk memutuskan tindakan jangka panjang yang sesuai, sebelum kabut asap dan perhatian tertiup angin.

Di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), telah terdapat beberapa hal yang telah didiskusikan bersama para mitra. Mereka berangkat bersama mendapatkan beberapa kesamaan titik pandangan bahwa kebakaran dan kabut asap perlu diangkat ke tingkat lebih tinggi dan menjawab tantangan pembangunan secara lebih luas.

Lebih jauh, sejalan upaya kita memperluas pencegahaan kebakaran, tentunya harus terdapat tindakan yang menargetkan transformasi sikap dan praktik yang dapat diperluas. Fokus seharusnya pada tindakan yang memberi kaum miskin alternatif selain pertanian berbasis-api di lahan gambut (sebagai pekerja atau petani). Hal ini akan melibatkan kebijakan fiskal luas yang diarahkan untuk menyokong kaum miskin.

Perubahan perilaku juga diperluas kepada investor, dengan penguatan kesadaran dan pelibatan lembaga finansial sebagai kuncinya. Penindakan efektif akan tetap memainkan peran kunci. Penelitian, penyebaran, edukasi, peningkatan kesadaran publik dan pengembangan kapasitas menjadi komponen penting solusi.

Terakhir dan juga penting, kita perlu kemitraan program tahun-jamak lintas-disiplin sektor kehutanan, pertanian, kesehatan, finansial, penegakkan hukum, bisnis skala besar, dan pendidikan.

Beberapa tindakan untuk dipertimbangkan, yaitu:

  1. Investasi publik (kebijakan fiskal untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa, seperti sekolah, pelayanan kesehatan, lapangan kerja, insentif pertanian non-api);
  2. Keterlibatan perbankan dan institusi finansial untuk meredam investasi tak layak (di Indonesia dan luar negeri) dengan mengkondisikan pelayanan keuangan;
  3. Pelibatan lebih dalam korporasi yang aktif memanfaatkan lahan skala besar;
  4. Memperingkas birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas lembaga publik;
  5. Reformasi kebijakan penggunaan lahan, rencana tata ruang dan kepemilikan lahan;
  6. Kampanye peningkatan kesadaran publik (edukasi, TV, media, jejaring sosial) dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan, teknologi/investasi alternatif untuk reformasi pertanian dan penegakkan hukum;
  7. Penelitian dampak kebakaran dan asap pada iklim, termasuk aspek di luar pemanasan global (seperti pendinginan lokal);
  8. Penelitian dan percontohan tindakan restorasi lahan gambut efektif.

Poin-poin tersebut memanglah merupakan tugas berat, tetapi ini saatnya untuk memilih jalan ke depan. Semoga permasalahan ini tidak menjadi sebuah bahasan yang akan dikutip di tahun mendatang untuk menggambarkan masa lalu yang kurang memiliki kemauan politik dan moral dalam menemukan solusi berkelanjutan dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Semoga pula kesadaran manusianya tumbuh dan berhasil melaksanakan solusinya dengan baik terkait masalah yang selalu datang terhadap hutan kita yang mulia ini.

Sumber:

Aseanty Pahlevi. 2015. Target Kalbar Selesaikan Kabut Asap 21 hari. http://www.mongabay.co.id/tag/kebakaran-hutan-kalbar/. (Januari 2016)

CIFOR. 2015. Menghalau kabut asap: Sebab dan dampak kebakaran lahan.http://blog.cifor.org/37479/menghalau-kabut-asap-sebab-dan-akibat-kebakaran-lahan?fnl=id. (Januari 2016)

Indra Nugraha. 2015. Buku: Menyibak Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terus Berulang. http://www.mongabay.co.id/2015/07/13/buku-menyibak-kebakaran-hutan-dan-lahan-yang-terus-berulang/. (Januari 2016)

Peter Holmgren. 2015. Mencegah kebakaran dan kabut asap: Solusi lestari bagi lahan gambut Indonesia. http://blog.cifor.org/36963/mencegah-kebakaran-dan-kabut-asap-solusi-lestari-bagi-lahan-gambut-indonesia?fnl=id. (Januari 2016)

Zamzami. 2014. Kebakaran Hutan Gambut Di Riau Menjadi Tak Terkendali. Kenapa?. http://www.mongabay.co.id/2014/07/22/kebakaran-hutan-gambut-di-riau-menjadi-tak-terkendali-kenapa/. (Januari 2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *