Sumber : http://bogor.tribunnews.com/2017/08/07/guru-besar-ipb-gagas-perhutanan-sosial-dengan-libatkan-masyarakat

hutan 20170807 204520 300x168 Guru Besar IPB Gagas Perhutanan Sosial dengan Libatkan MasyarakatGuru Besar Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (Fahutan IPB), Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS mencetuskan gagasan perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara aktif.

Tujuan pengelolaan hutan terjadi dalam dua arah yaitu masyarakat mendukung pengelolaan hutan lestari (PHL) yang dicanangkan pemerintah dan masyarakat juga dapat mengambil sumberdaya alam yang ada di hutan sebagai penghasilan.

Program perhutanan sosial ini sangat signifikan untuk mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat pinggiran hutan.

“Munculnya gerakan perhutanan sosial dilatarbelakangi keadaan banyaknya pemanfaatan sumber daya hutan yang luas, tapi bukan untuk masyarakat sekitarnya, melainkan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan swasta maupun milik negara,” katanya dalam siaran pers yang diterima TribunnewsBogor.com.

Perhutanan sosial muncul berdasarkan hasil penelitian yang panjang.

Ia telah melakukan penelitian tentang perhutanan sosial sejak tahun 1986.

Penelitian ini melibatkan banyak pihak seperti pemerintah yaitu Perhutani, non governmental organization (NGO) yaitu Bina Swadaya, serta kalangan akademisi dari perguruan tinggi. Berdasarkan penelitian hingga tahun 2017 terdapat 20 ribu desa di sekitar hutan di Indonesia.

Kegiatan perhutanan sosial dibedakan menjadi dua golongan yaitu perhutanan sosial di luar Pulau Jawa dan di Pulau Jawa.

Adapun contoh-contoh kegiatan perhutanan sosial di luar pulau Jawa ada empat yaitu: hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat (HTR), dan hutan adat.

“Salah satu kegiatan perhutanan sosial di Pulau Jawa yang dilakukan sejak tahun 80-an hingga saat ini yakni mengajak masyarakat untuk turut aktif menjadi “pesanggem” atau petani hutan. Pada periode pertama ini, masyarakat diperkenankan untuk menanam pohon sekaligus memanfaatkan lahannya untuk pertanian pangan. Model pertanian seperti ini lebih dikenal dengan sebutan tumpang sari. Periode pertama ini masih memiliki kekurangan, waktu panen pohon dengan tanaman pangan yang tidak sama menyebabkan hasil panen kurang optimal,” ungkapnya.

Kedua, periode akhir 90-an sampai 2000 awal diterapkan kebijakan baru agar masyarakat sekitar hutan lebih makmur yaitu dengan cara bagi hasil.

Masyarakat diajak kerjasama untuk menjaga tanaman hutan dan ketika panen mereka akan mendapat bagian sebesar 25 persen dari hasil penjualan kayu.

Model kerjasama di periode ini muncul ketika terjadi reformasi, pergolakan politik menyebabkan banyak terjadi kasus perambahan hutan.

Ketiga, periode yang brelangsung hingga saat ini adalah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Pengelolaan hutan dengan cara mengajak aktif masyarakat untuk bersama-sama mengelola hutan serta turut andil dalam kepengurusannya.

Masyarakat diajak untuk lebih bertanggungjawab dan lebih merasa memiliki sumber daya hutan yang dikelola.

Akan tetapi sistem PHBM inipun masih menimbulkan kendala yaitu munculnya kelas-kelas elit desa yang tergabung dalam pengurus organisasi yang notabene bukan berasal dari petani hutan melainkan perangkat desa.

“Ada 12,7 juta hektar luas hutan yang dialokasikan pemerintah untuk social forest atau perhutanan sosial. Namun hingga saat ini baru satu juta hektar yang termanfaatkan,” ucap Prof. Didik.

Rencana selanjutnya yang akan dilaksanakan adanya program pendampingan yang dilakukan secara intensif terhadap masyarakat dalam mengelola hutan. Program-program sebelumnya juga sudah ada pendampingan namun belum intens.

Ia juga menambahkan, program perhutanan sosial tanpa pendampingan akan berjalan lambat.

“Pendampingan merupakan kunci percepatan. Harapannya setelah program ini berjalan dengan baik, tidak ada lagi ketimpangan sosial di masyarakat,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *