Sejak tahun 2001, International Development Research Centre (IDRC) yang bermarkas di Canada, telah melakukan evaluasi tentang bagaimana penelitian mereka dari waktu ke waktu mempenga-ruhi proses terjadinya kebijakan publik (Mably, 2006). Evaluasi itu diarahkan untuk memetakan pengetahuan yang dihasilkan dan cara mentransformasikannya menjadi kebijakan. Penelitian itu berusaha mempelajari bagaimana saluran ide untuk keputusan-keputusan dalam pembuatan kebijakan dan bagaimana pengambil keputusan mendapatkan akses ke ide-ide yang mereka butuhkan (Carden 2005). Dalam hal ini, secara umum telah diakui bahwa hubungan antara ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dengan pembuatan/evaluasi kebijakan tidak linier. Artinya keberadaan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian itu tidak secara langsung dapat diadopsi untuk pembuatan/evaluasi kebijakan.

Pengetahuan yang diperoleh IDRC tersebut sangat penting digunakan untuk melakukan evaluasi dan pengembangan kebijakan kehutanan—termasuk pengembangan Kesatuan Pengelo-laan Hutan (KPH)—karena cukup banyak pengetahuan dan kebijakan baru dalam pembangunan kehutanan yang perlu diadopsi oleh Pemerintah Daerah. Peneliti atau analis kebijakan harus mengetahui masalah dalam pembuatan kebijakan dan strategi mengatasinya. Seorang analis kebijakan harus faham narasi kebijakan yang digunakan, aktor-aktor yang mendukung atau menolaknya, serta kepentingan-kepentingan dibaliknya. Ia harus sadar bahwa dalam proses kebijakan itu ia menjadi bagian dari kepentingan-kepentingan dan aktor-aktor yang saling berkontestasi untuk mencapai tujuannya.

Sementara itu, keberhasilan pembangunan KPH itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan kawasan hutan, integrasi pembangunan kehutanan di wilayah KPH, hubungan KPH dan pemegang izin, pengembangan sumberdaya manusia, pendanaan KPH, maupun evaluasi kebijakan dan pembentukan peraturan baru untuk mendukung pengembangan KPH. Dalam hal ini, KPH hanya instrumen agar pelaksanaan pem-bangunan KPH mewujudkan pengelola di lapangan/tapak, sehingga terjadinya akses terbuka maupun pembiaran-pembiaran pelanggaran di lapangan dapat diminimalkan. Selebihnya, persoa-lan-persoalan pengelolaan hutan pada umumnya harus dapat diselesaikan oleh berbagai otoritas yang lebih luas dan tidak terbatas pada upaya membangun KPH tersebut.

Naskah ringkas ini menjelaskan konsep adopsi ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dalam pembuatan kebijakan—tidak terbatas untuk pengembangan KPH—serta berbagai langkah dan upaya penyelesaian masalah-masalah kehutanan yang akhir-akhir ini sedang berjalan dan berpengaruh terhadap pengelolaan hutan secara keseluruhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *