Sumber : http://hariadikarto.com/2018/01/17/interdisiplin-dalam-pengelolaan-hutan/

Pemikiran 5 INTERDISIPLIN Gambar 696x392 300x169 INTERDISIPLIN DALAM PENGELOLAAN HUTANSecara umum ilmu manajemen hutan memberikan arahan bagaimana para pengelola hutan mengatur hutan, sehingga siap dikelola dan dimanfaatan secara lestari. Pengaturan hutan tersebut didasarkan pada sifat-sifat alami hutan—bio fisik dari hutan, dan kondisi sosial, finansial, maupun ekonomi. Cakupan ilmu yang cukup luas itu, dalam praktek pengelolaan hutan, tidak digunakan sepenuhnya (Kartodihardjo, 2013). Peraturan mengenai manajemen hutan lebih ditetapkan hanya berdasarkan sifat-sifat bio-fisik hutan, seperti yang tertuang dalam berbagai pengaturan mengenai sistem silvikultur, inventarisasi hutan, serta pemanenan, baik di hutan alam maupun di hutan tanaman (Kartodihardjo, dkk, 2006). Praktek ini menyebabkan ilmu manajemen hutan menjadi semacam diskursus tersendiri dan tidak mempunyai relasi kuat dengan ilmu lain seperti ilmu institusi maupun rumpun ilmu-ilmu sosial-politik.

Masalah Penggunaan Ilmu dan Kebijakan

Maka tidak heran apabila masih ada yang mengatakan bahwa ilmu manajemen hutan itu netral, seperti pohon yang “tumbuh sendiri” sejalan dengan hukum alam. Dalam konteks pohon yang tumbuh sendiri itu, hukum alam memang berjalan tidak dalam pengaruh manusia, namun keberadaan hutan yang cukup atau sangat luas tidak lagi dapat disebut sebagai pohon-pohon atau kumpulan pohon yang tumbuh sendiri, karena sudah berada dalam lingkungan sosial-politik yang dapat cinta atau anti hutan, sehingg penggunaan ilmu pengetahuan yang berbasis hukum-hukum alam tidak lagi cukup untuk dapat menjelaskan persoalan hutan dan apalagi diperluas menjadi persoalan kehutanan.

Diskursus penggunaan ilmu-ilmu secara mandisi tidak hanya mempengaruhi cara pikir individu-individu, tetapi juga memproduksi individu-individu baru yang memiliki keinginan kuat untuk melakukan rangkaian upaya yang dipercayainya sebagai langkah tepat (Foucault, 1980). Diskursus para pembuat kebijakan yang menganggap masalah-masalah teknis yang menjadi hambatan pengelolaan hutan, telah menghasilkan generasi penyusun kebijakan yang sangat kuat dan terobsesi untuk menyelesaikan masalah-masalah teknis itu dan tidak cukup memperhatikan masaalh-masalah lain (yang biasa disebut sebagai masalah non-teknis) yang justru menjadi rangkaian penyebab utama atau akar masalahnya.

Kekuatan dan obsesi itu juga terjadi akibat proses seleksi pengetahuan dan informasi, dimana pengetahuan dan informasi yang dianggap tidak mendukung diskursus mereka tidak akan memperoleh perhatian atau dipinggirkan (Kartodihardjo, dkk, 2013). Proses peminggiran pengetahuan dan informasi tertentu yang dilakukan oleh ilmuwan dan administrator penentu kebijakan merupakan bagian dari proses membangun diskursus yang sesuai dengan kepentingan mereka (Foucault, 1980). Dengan proses inilah mereka membangun serangkaian “kebenaran” dengan orientasi mengamankan kepentingannya itu.

Meskipun perkembangan telaah pendekatan institusi maupun politik untuk mengungkap persoalan-persoalan hutan dan kehutanan sudah banyak dilakukan, namun belum banyak dijumpai secara nyata koalisi diskursus (discource coalition), dalam hal ini antara administratur pembuat kebijakan pemerintah dan para pembaharu yang pada umumnya berada di luar pemerintah, maupun diantara para peneliti baik di lembaga-lembaga penelitian maupun di perguruan tinggi. Khan (2011) bahkan menyebutkan bahwa perdebatan menuju koalisi tersebut tidak pernah terjadi, yang mengindikasikan adanya fenomena hegemoni.

Situasi demikian itu menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi selama ini ternyata bukan tidak ada pengetahuan dan informasi yang diperlukan untuk melakukan pembaruan kebijakan, melainkan lemahnya cara maupun kerangka pemikiran, dalam hal ini akibat tidak adanya kolaborasi antar disiplin ilmu, sehingga pengetahuan dan informasi baru tidak dapat diadopsi sebagai dasar pembaruan kebijakan dan praktek-praktek kerja di lapangan (Lackey, 2007).

Persoalannya semakin dalam, ketika diketahui bahwa para administratur pembuat kebijakan bahkan seperti melupakan karakteristik perilaku dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengusaha dan masyarakat pada umumnya, yang sangat banyak dipengaruhi oleh pilihan rasional (rational choice) serta pasar dalam mengambil keputusan sehari-hari. Para pembuat  kebijakan pada umumnya menganggap pengusaha dan masyarakat sebagai pelaku pasif yang harus tunduk pada peraturan-peraturan teknis manajemen hutan, dan apabila tidak tunduk pada peraturan-peraturan itu, maka akan dikenakan sanksi. Dengan kata lain, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hukum dan arti teks peraturan menjadi kuncinya. Pendekatan ini pula yang menyebabkan banyak sekali peraturan, dimana peraturan ini pada dasarnya berupa petunjuk teknis untuk melakukan sesuatu, sebaliknya bukan batasan dan dorongan yang untuk mengarahkan perilaku pelaku pada tujuan pengelolaan hutan. Apabila peraturan ini tidak berjalan, maka yang dilakukan adalah mengubah isi peraturan atau membuat peraturan baru tanpa secara cermat memahami sebab-musababnya (Kartodihardjo, 2013).

Pendalaman pemahaman

Buku “Institutions, Sustainability, and Natural Resources: Institutions for Sustainable Forest Management oleh Shashi Kant dan R. Albert Berry sebagai Editor yang diterbitkan tahun 2005 oleh Springer—Netherland setebal 361 halaman, secara umum mengulas bagaimana perspektif institusi diterapkan bagi telaah dan penjelasan upaya untuk mencapai pengelolaan hutan secara lestari. Dikaitkan dengan persoalan di atas, buku yang terdiri dari lima bagian dan 15 judul tulisan ini, secara jelas menyampaikan kelemahan-kelemahan pendekatan telaah pengelolaan hutan lestari yang selama ini dilakukan. Untuk itu buku ini dapat menjadi inspirasi bahkan tantangan untuk mencermati penggunaan teori-teori pengelolaan hutan dan ekonomi kehutanan yang umumnya digunakan saat ini, dengan memperhatikan penyederhanaan yang dilakukan dan mencermati keterpenuhan asumsi yang digunakan.

Dalam buku ini, perspektif teori institusi yang dikaitkan dengan upaya pengelolaan hutan lestari, masalah tenurial, penilaian ekosistem hutan, penetapan organisasi dalam pengaruh kebijakan eksternal, serta pengaruh pasar, mengajak pembacanya untuk mendalami sifat dan situasi hutan—terutama dalam hal ini adalah hutan alam—yang dijadikan obyek pengelolaan secara lebih mendalam. Pada dasarnya, perspektif institusi pada ujungnya mempertanyakan keterbatasan lingkup yang menjadi perhatian dan kegagalan mewujudkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam pendekatan manajemen hutan dan pertimbangan ekonominya (Kant dan Berry, 2005). Kegagalan ini di Indonesia ditunjukkan oleh telah mati atau tidak beroperasinya separoh lebih perusahaan usaha hutan alam. Pada 1992 usaha hutan alam masih berjumlah 580 perusahaan dengan luas 61,38 juta Ha, namun pada November tahun 2017 usaha yang tersisa berjumlah 272 perusahaan dengan luas 22,8 juta Ha (Ditjen PHPL, 2017).

Sifat hutan alam tidak dapat digantikan hanya oleh jenis atau komoditi unggulan atau yang dominan dan yang diketahui sifat-sifat pertumbuhannya serta harganya, untuk menafsirkan berapa jumlah produksi dan biaya maksimum yang layak dikeluarkan (Kant dan Berry, 2005). Dengan kata lain, kelestarian hutan tidak dapat ditafsirkan hanya sebatas memperhatikan jenis kayu, pertumbuhan, harga dan biaya seperti itu. Dalam hal ini, posisi hutan sebagai wadah (stock) tumbuhnya komoditi unggulan sesungguhnya berada pada arena yang lebih luas. Karateristik hutan yang mempunyai jangkauan manfaat yang luas harus diperlakukan pada skala yang luas itu, sehingga hak dan kewajiban atas hutan alam juga dikenakan pada arena yang melampaui batas-batas fisik hutan itu. Artinya, institusi dalam pengelolaan hutan sejatinya mempunyai cakupan untuk memperhatikan pula kondisi dan peran masyarakat luas, selain tentu saja pengelolanya.

Perusahaan hutan alam produksi yang cenderung menebang lebih besar daripada yang seharusnya, masyarakat yang cenderung menjarah hutan, peraturan yang cenderung dilanggar, pelayanan birokrasi yang cenderung tidak efisien dan korup, rendahnya kapasitas atau ketiadaan pengelola hutan di tingkat tapak harus menjadi perhatian dalam pengelolaan hutan lestari. Apabila semua itu menjadi perhatian dan sumberdaya yang digunakan hanya berasal dari hutan, nampak bahwa teori optimalitas seperti produksi optimal, rotasi optimal, keuntungan optimal tidak tepat digunakan sebagai dasar pengelolaan hutan lestari (Luckert, 2005 dalam Kant dan Berry, 2005). Teori optimalitas yang diterapkan dalam pengelolaan hutan itu didasarkan pada penyederhanaan hutan menjadi kayu atau komoditas tertentu dalam kerangka keputusan private atau pengelolanya (private choice), sedangkan arena bagi pengelolaan hutan alam lestari lebih memerlukan keputusan-keputusan dalam pertimbangan pilihan publik (public choice) sebagai implikasi karakteristik sumberdaya hutan sebagai common pool resources.

Persoalan private-public tersebut menjadi suatu fenomena sosial (Olson, 1965), dalam arti bahwa apabila keputusan private dilakukan dengan memaksimumkan kepuasannya atau keuntungannya, maka kepentingan orang banyak (public) biasanya akan dirugikan. Hal ini berarti tindakan pengelola-pengelola hutan secara individual tidak independen atau berpengaruh terhadap kepentingan pihak lain. Dalam pengusahaan hutan alam produksi, hal itu berarti apabila perusahaan melakukan over cutting untuk memaksimalkan keuntungannya, stock hutan alam produksi—yang idealnya dipertahankan demi kepentingan publik—akan berkurang lebih cepat, sehingga tidak akan mampu memulihkan tegakan hutan alam itu. Persoalan seperti ini dalam ilmu institusi juga dapat ditelaah melalui teori kontrak (contractual theory), dalam hal ini berupa kontrak antara pemerintah dengan para pengusaha hutan alam, yang berdasarkan data di atas, sudah dibuktikan gagal (contractual failure). Kegagalan seperti itu dapat disebabkan oleh dua penyebab, yaitu munculnya situasi ketidak-pastian selama kontrak berlangsung dan sulit atau mahalnya mengukur kinerja kontrak (complex task) yang menimbulkan biaya pengawasan (agency cost) sangat tinggi, termasuk biaya untuk mengawasi perilaku pengawas. Ketidak-pastian tersebut seringkali disebabkan oleh informasi tentang kondisi hutan yang tidak seimbang (asymmetric information) antara pemerintah dan pengusaha maupun antar pejabat pemerintah sebagai pelaksana dan pengawas. Upaya untuk mengatasi adanya fenomena ini dapat dilakukan dengan institusi pengimbang (counteracting institutions) (Akerlof’s, 1970 dalam Yustika, 2012) misalnya dalam bentuk garansi atau dalam kasus pengusahaan hutan alam produksi ini adalah dana jaminan kinerja.

Dana jaminan kinerja di dalam kontrak berupa kompensasi bagi kerugian publik apabila pengelola hutan secara individu mengingkari kontrak. Dalam Undang-undang No 41/1999 tentang Kehutanan, penerapan dana jaminan kinerja menjadi salah satu instrumen yang dapat diterapkan untuk itu. Instrumen dana jaminan kinerja tersebut—yang sampai kini justru tidak digunakan dalam bentuk kebijakan pengelolaan hutan—penting untuk mengatasi persoalan kegagalan kontrak antara pemerintah dan pengusaha hutan alam. Ketidak-lengkapan informasi mengenai potensi hutan yang dimiliki pemerintah serta tingginya biaya transaksi untuk menegakkan berjalannya kontrak, secara konseptual dapat ditanggulangi melalui dana jaminan kinerja tersebut.

Selain pendekatan institusi yang digunakan dalam pemecahan masalah manajemen hutan, dalam buku ini juga dikupas beberapa prinsip ekonomi pelestarian pengelolaan hutan lestari yang perlu ditekankan, antara lain seperti prinsip keberadaan (principle of existence), prinsip relativitas (principle of relativity), serta prinsip komplementer (principle of complementarity). Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya, tidak ada hukum atau norma khusus yang dapat diberlakukan secara umum, bahkan dalam beberapa kasus norma-norma tertentu perlu dilanggar. Misalnya, dalam prinsip keberadaan, pengaturan manajemen hutan dengan hasil yang sama setiap tahun agar dapat dipenuhi kelestarian hasil antar generasi, maka pengaturan seperti itu seharusnya ada dan keberadaannya menjadi wajib. Sementara pelanggaran konsep optimalisasi hasil mungkin perlu dilanggar. Hal ini sejalan dengan pernyataan Stigler dan Becker (1997) yang dikutib Luckert: “de Gustibus non est Disputandum”, maksudnya, rasa itu tidak dapat disalahkan. Rasa adalah rasa dan tidak dapat dibenarkan atau disalahkan. Rasa itu sendiri harus tetap ada.

Dengan prinsip relativitas, ditekankan misalnya konsep solusi optimal itu bukan absolut. Namun disini tidak hanya menekankan perbedaan absolut dan relativitas pada setiap solusi, melainkan kondisi relatif itu sendiri sejalan dengan perilaku dengan tujuan tertentu dan kepentingan pribadi untuk mencapai keberlanjutan hutan (Khan, 2003 dalam Kant dan Berry, 2005). Misalnya, hutan rakyat yang ditebang berdasarkan kebutuhan rumah tangga menjadi relatif, tergantung kebutuhan rumah tangga itu. Dalam hal ini, kepentingan rumah tangga menjadi bagian dari keberadaan hutan itu dan harus dipertimbangkan eksistensinya.

Sedangkan, dalam prinsip komplementer, perilaku dasar manusia tidak dapat secara sederhana dianggap sebagai “homo-economicus”, tetapi sifat mementingkan diri sendiri juga dibarengi sifat menolong orang lain, sifat memaksimumkan manfaat atau keuntungan juga dibarengi sifat yang tumbuh dari nilai-nilai moral yang akan mengambil manfaat atau keuntungan secukupnya. Sifat kebutuhan hutan yang tinggi juga bisa dibarengi sifat kebutuhan yang rendah (Khan, 2003 dalam Kant dan Berry, 2005). Kondisi demikian itu memerlukan institusi yang memungkinkan berjalannya penggunaan aturan-aturan formal (peraturan-perundangan) sekaligus informal (norma, etika, peraturan tidak tertulis) dalam pengelolaan hutan dan keduanya terjaga keberadaan dan efektivitas fungsinya. Harus diakui bahwa dalam dunia nyata, aturan-aturan informal sama sekali tidak disentuh atau tidak dijadikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Bahkan seolah-olah ada asumsi bahwa pendekatan hukum adalah satu-satunya daya paksa yang efektif untuk mengendalikan prilaku pengusaha dan masyarakat, meskipun ternyata asumsi ini telah diketahui tidak terbukti.

Catatan akhir

Buku yang direview ini diharapkan dapat menjadi salah satu pijakan bagi pemikir, peneliti dan pembuat kebijakan untuk selalu memperhatikan dipenuhinya asumsi-asumsi dasar pada setiap teori atau pendekatan pengelolaan hutan lestari yang digunakan. Disamping itu, dan yang ditekankan dalam hampir seluruh isi buku ini, adalah memperhatikan luasnya cakupan fenomena, kondisi atau masalah yang harus menjadi pertimbangan dalam pengelolaan hutan. Untuk itu, ilmu majemen hutan, ekonomi, sosial-politik dan institusi tidak lagi dapat dipisahkan agar mampu menangkap kompleksitas fenomena pengelolaan hutan, yang bukan hanya berada dalam hutan saja melainkan juga berada di luarnya. Anjuran seperti ini sebenarnya telah disampaikan juga oleh Sfeir-Younis (1991), bahwa cara pikir pengelolaan hutan yang memfokuskan hanya dalam lingkungan hutan saja disebut sebagai the forest first dan perluasannya sebagai the forest second. Ironinya cara pikir dalam pengelolaan hutan di Indonesia masih tergolong the forest first (Khan, 2011).

Di Indonesia, tantangan mengkonsolidasikan beragai ilmu tersebut sungguh sangat berat karena pendekatan the forest first cenderung masih dipelihara oleh para pemikir, peneliti maupun pembuat kebijakan pada umumnya. Dalam prakteknya, ilmu manajemen hutan yang dijabarkan menjadi teknis-teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di lapangan dikuatkan dengan pendekatan hukum. Sifat-sifat perilaku manusia dan karakteristik sumberdaya hutan yang kompleks serta sistem nilai masyarakat yang beragam—yang dapat ditangkap oleh ilmu-ilmu sosial-politik, ekonomi dan institusi, belum menjadi pertimbangan dasar dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Yang mengherankan hal demikian itu terus berlangsung, walaupun akibatnya bagi kegagalan pengelolaan hutan sudah terjadi dan berada di depan mata.

Oleh karena itu, walaupun berat tantangan yang dihadapi, nasehat Charles Darwin di awal tulisan ini menjadi relevan. Mempertahankan kehidupan bukan soal kekuatan atau kecerdasan, tetapi soal perubahan yang harus dilakukan. Atau menempuh jalan bunuh diri masal ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *