Sumber : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1758579644256672&id=100003139595285

FB IMG 15338051918045492 211x300 ADVOKASI KEHABISAN KATA KATA? Fenomena Peraturan Menggerogoti Keahlian“Ooo tidak bisa, karena peraturannya tidak begitu”, adalah ungkapan biasa yg sering kita dengar. Solusi harus sesuai peraturan; atau, masalah yang diselesaikan oleh solusi tadi harus sudah tertentu, sesuai peraturan, tidak bisa tidak. 

Dengan kata lain, masalah ditentukan oleh peraturan bukan oleh keahlian. “Pak, kalau di lapangan masalah yang dijumpai lain? Yaa, atur-atur sajalah. Kamu orang baru?” Yang terakhir ini dari catatan di lapangan.

LOGIS TAK TERPAKAI

Lebih mungkin, jikapun anda ahli dan kreatif, jangan menyesal ide-ide anda tidak berguna, karena peraturan sudah menentukan apa yang harus dikerjakan, tidak bisa tidak. Dan diskurus itu sudah mengakar sejak puluhan tahun lalu. Pendapat-pendapat yang dicari dan digunakan disaring dan disesuaikan dengan diskursus itu. Pendapat lainnya biasanya disimpan hanya untuk kata-kata simbolik. Dinyatakan tetapi tidak dipraktekkan.Sejalan dengan itu, dalam 20 tahun terakhir, terkait dengan tatakelola dan keadilan sosial, banyak kata-kata kunci yang diperjuangkan, umumnya oleh para akademisi dan LSM. Misalnya kata-kata: transparansi, partisipasi, pemberdayaan, efisiensi, hak asasi manusia, gender, dlsb.; juga kata-kata klasik seperti: koordinasi. Dan terkini, banyak juga klaim atas kata “keberhasilan” yang berbeda berdasarkan penilaian administrasi atau kenyataan di lapangan.

Akibat-akibat dari kondisi di atas; Pertama, para pegiat advokasi kebijakan kehilangan cara ucap untuk membawa pesan. Semua kata-kata sudah dipakai oleh pihak-pihak yang dituju dan disebut sudah dijalankan, walau kondisi tidak berubah. Kedua, karena kata-kata kunci di atas sudah menjadi populer, maka tidak lagi ada yang cermat, bahwa dalam prakteknya menyimpang dari pengertian yang seharusnya; atau artinya dipersempit sesuai kebutuhan peraturan. Misalnya, koordinasi diganti dengan rapat, membangun hutan diganti menanam pohon, satuan pengukuhan hutan dari luas kawasan diganti panjang batas, dlsb. Ketiga, pendapat-pendapat dari luar mainstream cenderung diabaikan, kecuali bila bertemu dengan pimpinan-pimpinan kreatif dan berorientasi pada hasil.

Kata “koordinasi” di atas mestinya menjadi hal penting, karena tidak ada satupun lembaga bisa mengerjakan semua hal yang dibutuhkan masyarakat. Sebagaimana para pemain bola dalam timnya, koordinasi saling umpan bola untuk membuat goal. Tetapi sungguh aneh dalam koordinasi pemerintahan, “para pemain” seperti punya goal sendiri-sendiri. Bahkan kehadiran “para pemain” saja sudah cukup. Untuk itu bukti pelaksanaan koordinasi termasuk berupa kumpulan absen rapat, bukan dicapainya goal (outcome). Menyimpang dari makna koordinasi yang sesungguhnya (Lihat HK2018, “Koordinasi Lingkungan Hidup”).

Akhir-akhir ini fenomena peraturan menggerogoti keahlian sudah dicoba diatasi melalui pembaruan peraturan, namun belum signifikan. Perlu terus diupayakan. Kementerian, lembaga, unit kerja hendaknya dibuatkan sasaran goal yang sama. Kreativitas mencapai goal perlu dibuka seluas-luasnya. Administrasi harus mengikuti kreativitas, bukan membelenggunya.

Apabila hal-hal seperti itu terus berjalan, tidak dapat menjalankan kata-kata dengan makna yang benar, vokasi sebagai kemampuan untuk melakukan eksplorasi masalah sesuai bidangnya dapat menuju kematiannya. Karena tidak akan pernah digunakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *