Program-Program Kehutanan Masyarakat di Indonesia

Sumber : http://foresteract.com/program-kehutanan-masyarakat/

Kehutanan Masyarakat via changemakers.com  300x150 Program Program Kehutanan Masyarakat di IndonesiaDi Indonesia dikenal istilah Perhutanan Sosial, Kehutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Serbaguna, dan Hutan Rakyat. Kartasubrata (1988) memandang bahwa istilah perhutanan sosial, kehutanan sosial, dan hutan kemasyarakatan sebagai padanan istilah social forestry, yang pada artikel ini akan menggunakan istilah kehutanan masyarakat. Lokasi pengembangan program-program tersebut sebagian pada tanah milik, sebagian lain pada tanah negara (hutan produksi, lindung, dan konservasi). Wujud dari program-program kehutanan masyarakat adalah apa yang disebut kebun campuran, pekarangan, hutan rakyat, usaha persuteraan, dan lebah madu.

1. Pengembangan Hutan Rakyat di Tanah Milik

Istilah hutan rakyat sudah lebih lama digunakan dala program-program pembangunan kehutanan dan disebut dalam UUPK (Undang-Undang Pokok Kehutanan) Tahun 1967. Di Jawa hutan rakyat dikembangkan pada tahun 1930-an oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia melanjutkan pada tahun 1952 melalui gerakan “Karang Kitri” (Wartapura 1990). Secara nasional pengembangan hutan rakyat di bawah payung program penghijauan diselenggarakan pada tahun 1960-an, tepatnya saat Pekan Raya Penghijauan pertama tahun 1961. Read more

LSM kehutanan Indonesia

Sumber : http://foresteract.com/lsm-kehutanan-indonesia/

1337 featured 300x150 300x150 LSM kehutanan IndonesiaLSM kehutanan Indonesia saat ini memiliki peran penting untuk melakukan pengelolaan hutan yang lestari. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau sering pula disebut non-govermental organization (NGO) mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK).

LSM kehutanan Indonesia muncul dari terpusatnya kekuasaan dalam sektor kehutanan yang dimonopoli oleh pihak KLHK. LSM merupakan penyeimbang dan sebagai gabungan masyarakat yang berada di luar pemerintahan. LSM ini juga banyak menyuarakan berbagai kepentingan masyarakat sekitar hutan yang seringkali dirugikan dengan berbagai kebijakan oleh pemerintah. Read more

Kuliah oleh Dosen Tamu dari Universitas Gottingen, Jerman

IMG 20170308 WA0007 300x169 Kuliah oleh Dosen Tamu dari Universitas Gottingen, JermanMahasiswa Program Sarjana Departemen Manajemen Hutan dan Pascasarjana Ilmu Pengelolaan Hutan mengikuti Mata Kuliah Geomatika dan Inderaja Kehutanan yang diberikan oleh dosen tamu dari Universitas Gottingen Jerman : Dr. Lutz Fehrmann & Kira Urban, M.Sc. Dosen tamu tersebut di Departemen Manajemen Hutan melakukan pengajaran mata kuliah di Ruang Kelas U 3.02

Siklus Kebijakan Publik

sumber : http://foresteract.com/siklus-kebijakan-publik/

1211 featured 300x150 300x150 Siklus Kebijakan Publik1. Definisi

Kebijakan adalah “apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak untuk dilakukan”; “hubungan unit pemerintah dengan lingkungannya”; atau “tindakan, tujuan, apa yang disampaikan pemerintah tentang hal tertentu, langkah-langkah yang dilakukan (atau gagal dilakukan) untuk mengimplementasikannya, dan penjelasan yang diberikan tentang apa yang terjadi (atau tidak terjadi)”.

Ahli lain mendefinisikan kebijakan sebagai suatu “rangkaian tindakan atau pembiaran sengaja yang diambil oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam berurusan dengan masalah yang menjadi kepedulian.” Read more