Dukung IPB Green Campus, BNI Sumbang 100 Sepeda

BNI sepeda 300x200 Dukung IPB Green Campus, BNI Sumbang 100 SepedaInstitut Pertanian Bogor (IPB) menerima hibah 100 unit sepeda dan 40 buah rak sepeda dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk, Kamis (31/3). Penyerahan hibah ini dilaksanakan pada pembukaan kegiatan BNI Fair di Graha Widya Wisuda, kampus IPB Dramaga Bogor. Selain penyerahan hibah sepeda, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman oleh Rektor IPB, Prof.Dr. Herry Suhardiyanto dengan pihak BNI.
Rektor menyampaikan terimakasih dan penghargaannya kepada BNI atas hibah yang diberikan. Rektor berharap dengan adanya tambahan unit sepeda ini dapat mengembangkan program Green Campus yang sudah lama direncanakan IPB. “Green Campus memang sudah lama dicita-citakan. Untuk diketahui, IPB dalam peringkat dunia menempati nomor 36 sebagai kampus terhijau dan di nomor 2 secara nasional. Bukan peringkatnya itu yang penting, namun bagian edukasi green lifestyle-nya,” terang rektor.

Read more

Tanoto Forestry Information Center Fakultas Kehutanan IPB

DSC 2109 300x200 Tanoto Forestry Information Center Fakultas Kehutanan IPBDirektur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Republik Indonesia, Dr. Muhamad Dimyati meresmikan Tanoto Forestry Information Center Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) di kampus IPB Darmaga Bogor, Senin (21/12). Peresmian secara simbolis ditandai dengan penanaman pohon dan pengguntingan untaian melati.
Dr. Muhamad Dimyati mengatakan, “Hutan yang indah dan lestari ini merupakan satu bentuk landscape yang mempunyai peran dan fungsi luar biasa, dalam memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan mahluk hidup di sekitarnya. Mengemban fungsi konservasi, hutan merupakan tempat flora dan fauna berkembang biak secara alami, sehingga hutan betul-betul harus dilindungi, dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Dengan hadirnya Tanoto Forestry Information Center di Kampus IPB, ini merupakan terobosan dan harapan baru bagi dunia kehutanan di Indonesia untuk terus berkembang dan terpelihara dengan baik”.

Read more

MODEL PENGELOLAAN HUTAN LEWAT KONSEP KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Tata kelola hutan lestari tidak dapat dilepaskan dari unsur pengelola.  Hutan yang hanya diorentasikan kepada pemanfaatan hutan melalui pemberian izin semata dengan cara membagi-bagi seluruh kawasan hutan produksi. Tata kelola harus dilihat dari proses keserasian antara pengukuhan dan penetapan kawasan hutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), sehingga pengelolaan hutan dilihat sebagai sebuah “landscape” ekonomi, politik, sosial dan tata ruang yang utuh.

Analisis BAPPENAS di tahun 2010 terkait permasalahan mendasar pada sektor kehutanan Indonesia menunjukan bahwa tata kelola yang buruk, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia.

Sesuai dengan Rencana strategi Kemenhut 2010-2014 maka terdapat prioritas untuk menyelamatkan hutan yaitu: (1) Pemantapan kawasan hutan yang berbasis pengelolaan hutan lestari, (2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS, (3) Perlindungan dan pengamanan hutan, (4) Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, (5) Revitalisasi hutan dan produk kehutanan, (6) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, (7) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan, dan (8) Penguatan kelembagaan kehutanan Read more

INVENTARISASI HUTAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Untuk mengetahui fakta mengenai sumber daya hutan, maka perlu dilakukan inventarisasi hutan. para pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) wajib melakukan inventarisasi hutan.
Inventarisasi Hutan adalah kegiatan pengumpulan dan penyusunan data dan fakta mengenai sumber daya hutan untuk perencanan pengelolaan sumber daya tersebut.
Ruang lingkup Inventarisasi Hutan meliputi : survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan disekitar hutan. Inventarisasi hutan wajib dilaksanakan karena hasilnya digunakan sebagai bahan perencanan pengelolaan hutan agar diperoleh kelestarian hasil.
Hirarki inventarisasi hutan adalah Inventarisasi hutan tingkat Nasional, Inventarisasi hutan tingkat Wilayah, Inventarisasi hutan tingkat Daerah Aliran Sungai, Inventarisasi hutan tingkat Unit Pengelolaan.
Tujuan inventarisasi hutan adalah untuk mendapatkan data yang akan diolah menjadi informasi yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan strategis jangka panjang, jangka menengah dan operasional jangka pendek sesuai dengan tingkatan dan kedalaman inventarisasi yang dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam inventarisasi hutan adalah :

Read more

Guru Besar IPB: Permasalahan Kehutanan Terjadi Jauh Sebelum Indonesia Merdeka

Prof Hariadi 225x300 Guru Besar IPB: Permasalahan Kehutanan Terjadi Jauh Sebelum Indonesia MerdekaGuru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof.Dr. Hariadi Kartodiharjo melakukan Orasi Ilmiah berjudul “Diskursus dan Kebijakan Institusi-Politik Kawasan Hutan: Menelusuri Studi Kebijakan dan Gerakan Sosial Sumber Daya Alam di Indonesia”. Orasi digelar di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Darmaga Bogor (13/2). Pakar kehutanan ini mengatakan persoalan kawasan hutan dan pertanahan telah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka.
Dalam orasinya, Prof. Hariadi memaparkan berbagai permasalahan kawasan hutan dan solusinya serta pengalamannya dalam mengikuti proses perubahan kebijakan. “Permasalahan kawasan hutan meliputi konflik antar berbagai pihak, keterlanjuran tambang, persoalan tukar menukar kawasan hutan, perizinan yang salah lokasi, atau hilangnya kekayaan negara dan tingginya biaya transaksi perizinan serta pelanggaran hak asasi manusia,” ujarnya.

Read more