Hutan dan Kehutanan Indonesia

Indonesia Forestry 300x150 Hutan dan Kehutanan IndonesiaPengelolaan kehutanan atau kehutanan Indonesia di Indonesia berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang harus mengatur semua masalah kehutanan di negara ini. Karena peraturan ini diterbitkan, semua kegiatan kehutanan harus mengikuti peraturan ini dan pemerintah (terutama Kementerian Lingkungan dan Kehutanan) harus berbeda untuk menerapkan peraturan ini juga.

Hutan dan kehutanan memiliki definisi yang berbeda. Definisi hutan berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah “integralitas ekosistem sebagai lahan yang mengandung sumber daya alam yang didominasi oleh pepohonan terkait dengan lingkungan, dan yang satu tidak dapat dipisahkan” . Di sisi lain, definisi kehutanan adalah integralitas pengelolaan yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Read more

Pemanfaatan Hutan: Pengertian, Tujuan, Dasar Pemanfaatan, dan Stakeholders

Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat Sekitar Hutan 300x150 Pemanfaatan Hutan: Pengertian, Tujuan, Dasar Pemanfaatan, dan StakeholdersPengelola suatu kawasan hutan, baik itu KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), perusahaan pemegang izin konsesi kawasan hutan, ataupun pengelola hutan konservasi harus mengetahui dan memahami pemanfaatan hutan dalam hal pengertian, tujuan, dasar hukum, dan pemanfaatan hutan yang menjadi bagian dari pengelolaan hutan secara komprehensif.

Pada pemegang izin yang berorientasi terhadap profit baik itu perusahaan, KPH, ataupun pengelola kawasan hutan konservasi, dalam melaksanakan kegiatannya harus berdasarkan aspek kelestarian sehingga hutan yang dikelola akan tetap lestari. Read more

Pentingnya Inventarisasi Pal Batas dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan

Sumber : http://fmsc.lk.ipb.ac.id/2017/11/22/pentingnya-inventarisasi-pal-batas-dalam-rangka-pengukuhan-kawasan-hutan/

pal batas 150x150 Pentingnya Inventarisasi Pal Batas dalam Rangka Pengukuhan Kawasan HutanInventarisasi merupakan suatu kegiatan dan usaha dalam memperoleh data dan informasi dari suatu benda. Pal batas merupakan suatu tanda pembatas kawasan hutan dengan areal penggunaan lain (APL), yang berbentuk slinder dan terbuat dari  bahan beton dengan rangka bertulang besi dengan ukuran 10 cm x 10 cm x130 cm yang ditanamkan di tanah sedalam 60 cm dan tampak diatas tanah 70 cm. Bagian atasnya sepanjang 20 cm di cat putih dan ditulisi huruf dan nomor pal. Inventarisasi pal batas di suatu kawasan hutan perlu dilakukan untuk memastikan apakah pal dalam kondisi bagus, bergeser, atau hilang akibat faktor alam seperti iklim,edafis,dan perbuatan manusia. Read more

Catatan Perjalanan Pengelolaan Hutan di Indonesia (Part 2)

Sumber : http://fmsc.lk.ipb.ac.id/2017/11/21/catatan-perjalanan-pengelolaan-hutan-di-indonesia-part-2/

Pemahaman dan komitmen terhadap pembangunan ”Kesatuan Pengelolaan Hutan” diawali dengan adanya mandat pengurusan hutan yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan atau UUPK (Julijanti 2015). Mandat tersebut mengamanatkan perlunya dibentuk Kesatuan-Kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan-Kesatuan Pengusahaan Hutan. Selain itu, mandat ini juga telah berpengaruh pada semakin banyak terbentuknya KPH yang sekarang dikenal sebagai KPH Perum Perhutani di beberapa wilayah khususnya di Pulau Jawa.

Meskipun pada awalnya pemahaman dan pembangunan konsep KPH masih mengutamakan kegiatan pengusahaan hutan dan belum berorientasi pada kegiatan pengelolaan hutan, pada tahun 1997 pemahaman konsep KPH mengenai pengelolaan hutan dituangkan dalam 3 buku manual kehutanan yaitu Buku I, II, dan III. Ketiga buku tersebut merujuk pada pembangunan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi (KPHP) yang terdiri dari tiga konsep yaitu: pembentukan, perencanaan dan pengelolaan. KPHP ini berfungsi sebagai satu kesatuan kelestarian, satu kesatuan usaha (bisnis), dan sebagai wadah untuk menyelenggarakan kegiatan pengusahaan hutan. Read more

Catatan Perjalanan Pengelolaan Hutan di Indonesia (Part 1)

Sumber : http://fmsc.lk.ipb.ac.id/2017/11/21/catatan-perjalanan-pengelolaan-hutan-di-indonesia-part-1/

Penguasaan hutan di Indonesia terbagi menjadi empat periode yaitu penguasaan para raja, penguasaan masa penjajahan Belanda, penguasaan masa penjajahan Jepang, serta penguasaan masa kemerdekaan yang terdiri dari era orde lama, era orde baru, dan era reformasi (Ngadiono 2004). Sumber daya hutan (SDH) pada periode para raja dianggap milik raja dan hanya dimanfaatkan dalam lingkup kecil terutama untuk konstruksi bangunan kerajaan zaman dahulu.

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan hutan mulai berubah secara signifikan dan terjadi pada masa penjajahan Belanda (Ngadiono 2004). Pada era tersebut hutan mulai dianggap memiliki nilai ekonomi sehingga eksploitasi terhadap SDH mulai terjadi guna memenuhi kepentingan pemerintah Belanda. Berlandaskan pandangan tersebut, tanggal 9 Januari 1819 pemerintah Belanda untuk pertama kali membentuk organisasi yang  bertanggung jawab untuk melakukan ekploitasi SDH dengan menjamin kelestarian dan keamanan hutan. Read more