Profil

Pada tahun 1963 Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor memisahkan diri menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB). Pemisahan tersebut juga diikuti dengan perubahan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Indonesia menjadi Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Sejalan dengan itu terbentuk Jurusan Manajemen Hutan di Fakultas Kehutanan IPB.

Mulai tahun 1984 Jurusan Manajemen Hutan menyelenggarakan Program Studi (PS) Manajemen Hutan. Program Studi ini mengasuh 3 Sub Program Studi (SPS) yaitu SPS Perencanaan Hutan, SPS Pembinaan (Budidaya Hutan) dan SPS Politik, Ekonomi, dan Sosial Kehutanan. Selanjutnya mulai tahun 1992 Jurusan Manajemen Hutan mengasuh 2 SPS yaitu Manajemen Hutan dan Pembinaan Hutan. Dalam rangka pengembangan sistem pendidikan, mulai tahun ajaran 1999/2000 Jurusan Manajemen Hutan membentuk Program Studi (PS) Manajemen Hutan dan PS Budidaya Hutan untuk program pendidikan sarjana. Sedangkan untuk program pendidikan diploma, Jurusan Manajemen Hutan mengasuh tiga PS, yaitu PS Budidaya Hutan Tanaman, PS Manajemen Hutan Produksi dan PS Perlindungan Hutan. Selain itu dibawah koordinasi Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan (PS IPK), sejak awal pendirian PS IPK pada tahun 1978, Jurusan Manajemen Hutan turut menyelenggarakan satu sub-program pascasarjana, yaitu Sub-Program Studi Manajemen Hutan (sebelumnya SPS Ilmu Pengelolaan Hutan).

Dalam era IPB sebagai PT BHMN, jurusan diarahkan sebagai unit pengelola dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga dalam kerangka peningkatan relevansi dan efisiensi penyelenggaraan tridharma, jurusan diganti menjadi departemen dengan kompetensi yang lebih spesifik melalui penerapan sistem mayor-minor dan jenjang pendidikan terintegrasi antara program pendidikan sarjana dan pendidikan pascasarjana pada jalur akademik maupun jalur profesional. Dalam sistem mayor-minor, Program Studi untuk jenjang Sarjana ditiadakan. Sejalan dengan hal itu, terjadi reorganisasi di dalam Jurusan Manajemen Hutan dan mulai tahun 2004 terbentuk Departemen Manajemen Hutan.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Departemen Manajemen Hutan terus berupaya meningkatkan kualitas sistem pendidikan tinggi kehutanan guna menghasilkan tenaga terdidik dan terlatih sebagai asset sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari yang mampu menghadapi dan menjawab tantangan, bersifat antisipatif dan adaptif terhadap perubahan zaman.


Tujuan

Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi dalam mewujudkan kelestarian fungsi sosial, ekologi dan ekonomi dari ekosistem hutan.

Menghasilkan pengembangan ilmu dasar dan terapan sebagai model pemecahan masalah dalam kerangka menjadikan Departemen Manajemen Hutan sebagai penentu kecenderungan (trend setter) bagi masyarakat profesi kehutanan baik yang berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan, dalam dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun dalam pemerintahan.

Menghasilkan inovasi teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam kerangka menjadikan Departemen Manajemen Hutan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan yang berubah cepat secara nasional maupun global.

Menerapkan sistem jaminan mutu, dan good governance pengelolaan institusi.


Strategi Umum

Strategi umum yang disusun mengacu pada permasalahan atau isu utama yang dihadapi Departemen Manajemen Hutan dan antisipasi masa depan, yaitu:

  • Peningkatan kompetensi dalam bidang manajemen hutan dan budidaya hutan maupun kebijakan kehutanan, dengan dukungan penelitian dan profesionalisme sumberdaya manusia.
  • Pengembangan kerjasama penelitian yang relevan dengan kompetensi dan melakukan publikasi hasil-hasil penelitian.
  • Mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan diploma,sarjana dan pascasarjana.
  • Pengembangan pendidikan para dosen di dalam negeri maupun di luar negeri.
  • Pengembangan sistem administrasi dan sarana prasarana yang mendukung pengelolaan jurusan secara optimal.
  • Peningkatan kualifikasi tenaga penunjang untuk mendukung sistem admistrasi yang efisien dan efektif.